Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjar Mulai Dibahas

  • Whatsapp

Martapura – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Bupati Banjar atas Perubahan Perda nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wakil Bupati Banjar H Said Idrus Al Habsyie dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi mengucalkan terima kasih atas kesediaan DPRB Kabupaten Banjar melakukan pembahasan raperda teesebut.

Bacaan Lainnya

Turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Banjar Ahmad Rizani Ansharie, Wakil Ketua III DPRD Banjar Ahmad Zaky Hafizie, serta Anggota DPRD lainnya, Sekretaris Dewan Aslam, Forkopimda, serta para Kepala SKPD Banjar.

Wakil Bupati Banjar turut mengatakan perangkat daerah sebagai ujung tombak otonomi daerah keberadaannya sangatlah penting.

Perangkat Daerah Kabupaten merupakan pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

“Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terdapat kebijakan dan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Beberapa kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh pemerintah di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menindaklanjuti beberapa peraturan perundangan tersebut, dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penataan kembali struktur Organisasi Pemerintahan dengan harapan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

“Dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” terang Wakil Bupati Banjar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA