DPRD Banjar Gelar Rapat Gabungan Bahas Penanganan Pasca Banjir

  • Whatsapp

Martapura, – DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat Gabungan Komisi I, II, III dan IV terkait penanganan Pasca Banjir di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Senin (8/2/2021).

Rapat gabungan yang dipimpin Ketua DPRD Banjar M Rofiqi dan Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Rizane Anshari tersebut, diikuti Kepala SKPD, BUMD, serta Camat lingkup Kabupaten Banjar.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan Kepala Bapedda Litbang Banjar Galuh Tantri Narindra Rapat Gabungan tersebut, membahas terkait penanganan Pasca Banjir di Kabupaten Banjar, yang mana dari DPRD Banjar berharap pihak eksekutif bisa cepat dalam penanganan pasca banjir.

“Kami dari pihak eksekutif disini sebuah media untuk menjelaskan dan media komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Dimana kita menyampaikan eksekutif sudah menyiapkan persiapan, seperti perencanan, rapat koordinasi dan pembagian tugas yang dilakukan setiap SKPD agar bisa memperhitungan berdasarkan tupoksi untuk menangani keadaan pasca banjir yang dialami masyarakat,” jelasnya.

Adapun upaya yang dilakukan dalam penanganan pasca banjir atau rencana aksi yang disusun menurut Tantri,

pertama yakni melakukan pendataan terhadap infrastruktur yang terdampak, seperti jalan, jembatan, sanitasi dan air bersih.

“Kemudian perumahan, fasilitas pendidikan, faskes, fasilitas keagamaan dan sektor produktif seperti pertanian perikanan, peternakan, perkebunan, UMKM dan perkantoran,” ucap Tantri.

Kepala Bappeda Litbang itu juga menyampaikan pada setiap SKPD diharapkan untuk mengajukan proposal baik pada Kementerian Teknis dan juga melalui Bappeda Litbang.

“Kita juga sudah mengkompilasi data. Kemudian juga melalui BPBD yaitu melalui dana siap pakai dan dana rehab rekon,” terangnya.

Tantri menjelaskan ada beberapa kebijakan arahan yang disampaikan.

“Pertama mekanisme pergeseran anggaran untuk penyelesaian masyarakat dalam keadaan pasca banjir ini, dan kita mencoba untuk mensingkronisasi dengan dana desa agar dana desa juga ikut dalam penanggulangn pasca banjir, termasuk informasi penyaluran BLT, sehingga bisa sejalan dengan program di Kabupaten,” katanya.

Selanjutnya Ia juga menyampaikan ada beberapa rencana aksi yg sudah dibagikan kepada setiap SKPD untuk ditanggulangi.

“Pertama tentang perhitungan ketahan pangan, perhitungan kemampuan daerah untuk pendanaan dalam penanganan pasca banjir dan mencoba memobilisasi dana dari berbagai sumber, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, CSR, NJOP dan lain sebagainya,” imbuh Kepala Bappeda Litbang itu.

Kemudian persoalan persampahan menjadi pertimbangan, dan apakah memungkinkan Pemerintah Daerah memberikan bantuan sembako, yang menjadi catatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Bantuan Sosial baik itu bantuan bibit, benih dan lain sebagainya, yang harus dikaji secara cepat,” ungkapnya.

Termasuk juga trauma healing yang dilakukan SKPD.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CAPTCHA